UNUD Bekerjasama dengan Kemenkeu Selenggarakan SDG Talks Series 3

BADUNG -  Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng. (Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana); Setyo Budiantoro (Manager Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas); Nila Murti (Assist JP National Project Manager, UNDP Indonesia); Norma MP Manopo, S.Pi., M.Si (Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, KKP); Hasatama Hikmah (Ketua Tim Kerja Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Kementerian Sosial); IGAA Widiastuti, S.T. (Direktur Yayasan Kalimajari); Chandra A.S Wibowo (Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar SUN, Direktorat SUN). Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Kerjasama Pascasarjana Universitas Udayana Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Direktorat Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu dengan Pascasarjana Unud, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya dan kemajuan pembiayaan SDG Indonesia selama dekade Aksi, serta memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam mencapai SDGs dan peran berbagai sektor seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi dalam mencapai tujuan.

Melalui kegiatan ini juga dilakukan diskusi terkait dengan pencapaian, tantangan dan hal-hal yang harus dilakukan pihak terkait baik pemerintah, swasta, akademisi, development partner dan juga NGO, LSM dalam pencapaian SDG. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemangku kepentingan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun daerah untuk mengambil bagian dalam lanskap keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak

Sementara Rektor Unud dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt Direktur Pascasarjana Prof. I Wayan Budiasa menyampaikan Kegiatan SDG Talk Series 3 ini sangat terkait dengan salah satu Program Studi di Unud yakni Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, Program Magister pada Universitas Udayana yang izin pembukaannya baru-baru ini terbit. Pembukaan program studi tersebut merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Bappenas dan Universitas Udayana dan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Udayana.

Pembukaan Prodi ini dinilai sangat mendesak, karena sangat dibutuhkan kontribusinya untuk menjawab permasalahan global, nasional, dan lokal terkait pencapaian SDGs dan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan, yang telah menjadi komitmen Indonesia.

Baca juga: Sejarah Baru Bagi Dunia Pendidikan, Bila RS Unud Jadi RS Pendidikan

Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, Program Magister pada Universitas Udayana ini diharapkan sebagai Center of Excellent in Sustainable Finance and Development yang pertama di Indonesia (bahkan di Asia), dan yang Kedua di dunia setelah The Master of Advanced Studies in Sustainable Finance and Development, Geneva Graduate Institute, Switzerland.

Atas nama Universitas Udayana pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu atas pilihannya bekerjasama dengan Universitas Udayana dalam penyelenggaraan SDG Talk Series 3 ini, dan Universitas Udayana akan terus mendorong peningkatan kerjasama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

Baca juga: Salurkan 100.000 Beasiswa di Lampung, Dwita Ria Raih Penghargaan

Direktur Surat Utang Negara, Deni Ridwan, S.E. Ak., M.BIT., Ph.D menyampaikan bahwa SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan dengan target pencapaian sampai tahun 2030 dan ini merupakan target yang sukarela, tetapi Indonesia berkomitmen untuk turut menyatakan sebagai negara yang akan mencapai SDGs pada tahun 2030 karena hal ini sejalan dengan tujuan kita bernegara.

Development Coordination Officer, Economist-UN Resident Coordinator’s Office Diandra Pratami mengatakan ada 17 tujuan SDGS yang sebetulnya proses negosiasinya dilakukan sejak 2015, yang diadopsi oleh seluruh pimpinan negara anggota PBB termasuk Indonesia untuk tidak meninggalkan satu orang pun di pembangunan ini.

Baca juga: Ketum PSMTI Sambangi Gubernur Lemhannas RI Wujudkan Pelatihan Taplai Kebangsaan

SDGs sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan yang salah satu paling penting adalah kesetaraan gender.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Udayana dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama Edukasi Dan Dukungan Kegiatan Pendidikan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Baca juga: Upaya Pemko Batam Memajukan Pendidikan, Guru Diberi Insentif

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi, S.E., M.M menyampaikan kerjasama dengan Unud ini nantinya bisa ditindaklanlanjuti dengan kerjasama dibidang edukasi, penelitian dan juga pihaknya menyediakan kesempatan untuk magang bagi mahasiswa. Salah satu tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan itu adalah mengelola fiskal, mengelola APBN, keuangan negara. Jadi berbicara tentang kebijakan fiskal tujuannya ada dua yakni menjaga stabilitas makro ekonomi dan menyiapkan fiskal itu sendiri.

Pihaknya berharap melalui MoU yang ditandatangani ini dapat direalisasikan dengan semangat saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. (Tim)

sumber berita klik link